Tata Kelola Pemerintahan DIY: Arah Kesejahteraan dan Peningkatan Kualitas Layanan Publik
Mewujudkan pemerintahan yang baik (good governance) dan kesejahteraan rakyat merupakan bagian tujuan dari keistimewaan DIY yang diatur dalam Undang-Undang No 13 Tahun 2012. Tak hanya soal pengisian Gubernur dan Wakil Gubernur, undang-undang tersebut juga memberikan keistimewaan dalam pembentukan kelembagaan di DIY. Keberadaan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) sebagai bentuk desentralisasi asimetris di Indonesia, sekali lagi diharapkan mampu membawa masyarakat DIY lebih maju. Benang merah dalam buku ini adalah tentang peningkatan kesejahteraan dan kualitas pelayanan publik di DIY dalam bingkai Daerah Istimewa. Ada lima artikel yang disajikan dalam buku ini. Pertama, Tata Kelola Urusan Keistimewaan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Status Daerah Istimewa. Kedua, Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Menekan Angka Kemiskinan. Ketiga, Pengarusutamaan Gender dan Iklusi Sosial dalam Pembangunan Desa. Keempat, Tantangan Smart Governance Sebagai Upaya Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik di Pemerintahan Kabupaten Bantul, dan kelima, Kepemimpinan Ideal di Era Globalisasi..